TUGAS IFU

PROFIL BAKUSURTANAL

Sejarah

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat banyak jawatan pengukuran, yang kemudian dijadikan satu badan, disebut dengan Permante Kaarterings-Commissie (Komisi Tetap untuk Pemetaan), pada tahun 1938.

Kenyataannya, badan tersebut tidak dapat memenuhi harapan semula. Melalui Gouvernements Besluit van 17 January 1948 (Keputusan Pemerintah No. 3 tanggal 17 Januari 1948), komisi itu dibubarkan dan dibentuk Raad en Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies (Dewan dan Direktorium untuk Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda). 

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, pemerintah membubarkan Raad en Directorium voor het Meet en Kaarteerwezwn (Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1951), selanjutnya membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Badan ini memiliki pola organisasi yang sama seperti bentukan Hindia Belanda. Dewan bertugas membuat kebijakan dan pengambilan keputusan, sedangkan pelaksananya adalah Direktorium. 

Di lain pihak, dibentuk pula Panitia ‘Pembuatan Atlas Sumber-sumber Kemakmuran Indonesia’, dengan tugas menunjang rencana pembangunan nasional. Panitia ini berada di bawah Biro Ekonomi dan Keuangan - Menteri Pertama. Pada tahun 1964, status Panitia Atlas ditingkatkan menjadi Badan Atlas Nasional (Batnas), berdasarkan Keputusan Kabinet Kerja No. Aa/D57/1964, yang ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri II, Ir. Chaerul Saleh.

Kinerja Dewan dan Direktorium dinilai Presiden Soekarno, lamban dan koordinasinya tidak berfungsi, hingga akhirnya dibubarkan dan dibentuk organisasi berbentuk komando, yaitu Komando Survei dan Pemetaan Nasional (Kosurtanal) serta Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (Desurtanal), melalui Keppres No. 263 tahun 1965 tanggal 2 September 1965. 

Hingga peristiwa G-30-S/PKI 1965, Desurtanal dan Kosurtanal belum bekerja sebagaimana mestinya. Maka secara khusus untuk survei dan pemetaan nasional dibentuk organisasi baru yang disebut BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional). 

BAKOSURTANAL dibentuk berdasar Keppres No. 63 tahun 1969 tanggal 17 Oktober 1969 (diperingati sebagai ulang tahun BAKOSURTANAL). 

Pertimbangan pembentukan BAKOSURTANAL, yaitu: 

1. Perlu adanya koordinasi dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas surta (survei dan pemetaan) sehingga dapat tercapai adanya effisiensi serta penghematan pengeluaran keuangan negara; 
2. Terkait dengan itu, dalam rangka penertiban aparatur pemerintahan, dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan tugas dan fungsi badan-badan yang melakukan kegiatan surta untuk dipersatukan dalam suatu badan koordinasi surta nasional.

Dengan dibentuknya BAKOSURTANAL maka badan-badan yang masih ada seperti Desurtanal serta Badan Atlas Nasional dibubarkan dan fungsi-fungsi kedua badan tersebut ditampung BAKOSURTANAL.

Hingga kini BAKOSURTANAL telah dipimpin oleh 5 kepala (dulu ketua), yaitu : Ir. Pranoto Asmoro (1969-1984), Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc. (1984-1993), Dr. Ir. Paul Suharto (1993-1999), Prof. Dr. Ir. Joenil Kahar (1999-2002),  Ir. Rudolf Wennemar Matindas, M.Sc. (2002-2010), dan Dr. Asep Karsidi, M.Sc. (2010-sekarang). 

Di antara masa itu, badan koordinasi ini pernah berkantor di beberapa tempat berbeda. Pada awalnya di Jalan Wahidin Sudirohusodo I/11, dan Jalan Merdeka Selatan No. 11, pernah pula di Gondangdia, dan terakhir (hingga sekarang) di Kompleks Cibinong Science Center.

Visi:

"Data dan informasi geospasial terintegrasi secara nasional dan mudah diakses 2025"

Misi:

1. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang tersandar;
2. Membangun data dan informasi geospsial dasar dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses;
3. Mewujudkan jaringan informasi geospasial antar simpul jaringan yang andal; dan
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kualitas penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial.

Tugas:
BAKOSURTANAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi:

1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan;
2. pembangunan infrastruktur data spasial nasional;
3. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL;
4. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional;
5. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Ujicoba Keterbacaan Peta Taktual (Peta Raba) Sumberdaya Alam

Medan, 14 Mei 2012 telah diawali kegiatan ujicoba keterbacaan peta taktual (peta raba) sumberdaya alam di di SLB Yapentra dan Karyamurni, Medan Sumatera Utara.  Hadir dalam ujicoba tersebut adalah Inspektur BAKOSURTANAL, Ajum Muhtar, Tim Teknis BAKOSURTANAL, dan Tim Teknis Resource Centre Pendidikan Inklusif Yogyakarta.

Peta yang diujicobakan adalah Draft Peta Taktual Sumberdaya Alam Abiotik fokus hasil tambang, yang telah diselesaikan pada pertengahan April 2012. Ujicoba keterbacaan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa dan guru tunanetra memahami sumberdaya alam di Indonesia. Pelaksanaan ujicoba dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 14, 15, 16 Mei 2012 diikuti oleh 34 peserta terdiri dari siswa SMP, SMA, SMK, dan guru tunanetra. Para peserta cukup antusias membaca peta dengan cara meraba peta taktual tiga dimensi plus huruf braille. Bagi mereka, pengetahuan ini sangat berharga karena dapat meningkatkan pemahaman wawasan nusantara dan menambah rasa cinta tanah air. Dalam membuat peta taktual sumberdaya alam abiotik  ini, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, Resource Centre Pendidikan Inklusif Provinsi DI Yogyakarta, dan Yayasan Dria Manunggal Yogyakarta.

Dalam kesempatan berharga ini, BAKOSURTANAL sekaligus menyerahkan 2 set Atlas Taktual Nasional Indonesia tema wilayah administrasi kepada siswa tunanetra mewakili kedua SLB tersebut. Atlas tersebut diharapkan dapat digunakan siswa dan guru tunanetra untuk memahami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peta yang berbasis informasi keruangan berperan untuk mengenalkan sumberdaya kepada publik. Bagi warga negara yang mempunyai penglihatan normal (awas), membaca peta bertema keberadaan sumberdaya alam tentu relatif lebih mudah dibanding warga negara yang mempunyai penglihatan rendah (low vision) maupun buta total. Bagi tunanetra yang mengandalkan indera peraba untuk memperoleh informasi, diperlukan media khusus untuk mengenal keberadaan sumberdaya alam. Peta taktual (raba) dikombinasikan dengan huruf braille dapat menjadi solusi bagi warga negara berkebutuhan khusus ini untuk mengenal sumberdaya alam Indonesia.

Kekayaan sumberdaya alam di nusantara cukup melimpah, terdiri dari sumberdaya biotik maupun abiotik. Keberadaannya sangat vital untuk mendukung kesejahteraan warga negara Indonesia. Untuk itu, kita wajib bersyukur  kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan sumberdaya alam yang terbentang dari Aceh sampai Papua. Pengenalan terhadap keberadaan sumberdaya alam nusantara bagi setiap warga negara cukup penting untuk menambah rasa syukur.

Sebagai informasi, tahun 2010 telah terbangun peta taktual tema wilayah Indonesia dan tahun 2011 terbangun peta taktual tema transportasi. Ujicoba kedua tema tersebut telah dilakukan di Sekolah Luar Biasa di Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar. Sebagai tindak lanjut pasca ujicoba, produk peta taktual tema wilayah administrasi resmi diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2011.

Oleh: Fakhruddin Mustofa dan Sugeng Murdoko